Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (kriz) 

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Baru memasuki semester pertama tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sudah mengantongi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp874,51 miliar.

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin (1/6/2026), angka tersebut telah mencapai 80,07 persen dari target PAD tahun ini sebesar Rp1,092 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan daerah yang cukup positif di tengah upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas fiskal ditambah dengan target PAD Kukar tahun 2026 meningkat 14,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga realisasi yang telah menembus 80 persen menjadi sinyal optimistis menjelang akhir tahun anggaran.

Berdasarkan rincian data APBD 2026, komponen terbesar PAD Kukar masih berasal dari lain-lain PAD yang sah dengan nilai mencapai Rp822,41 miliar.

Sementara itu, penerimaan dari pajak daerah tercatat sebesar Rp36,33 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp15,77 miliar.

Di tengah capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan optimalisasi PAD menjadi salah satu fokus pemerintah daerah pada tahun 2026.

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

“Salah satu fokus kita adalah bagaimana memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Aulia menuturkan sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit masih menjadi sektor potensial yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar saat ini terus melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap sejumlah objek pajak yang dinilai masih dapat dioptimalkan.

“Teman-teman Bapenda sudah bergerak mengidentifikasi pajak kendaraan bahan bakar bermotor, alat berat, dan pajak air permukaan. Nilainya cukup besar untuk kita tingkatkan,” kata dia.

Menurutnya, optimalisasi berbagai potensi penerimaan tersebut akan memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Setelah bulan Juni, kita akan melaksanakan evaluasi satu semester. Di situ kita akan membuat penyesuaian sesuai dengan proyeksi pendapatan dan dana transfer yang dimiliki pemerintah daerah,” tutupnya. (kriz)